Menu
PT Penanaman Modal Asing atau PMA, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang didalamnya terdapat penyertaan atau menggunakan modal asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Pengertian modal asing sendiri adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
Investasi asing yang akan masuk ke Indonesia harus melalui prosedur penanaman modal asing yang ditentukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Hal penting untuk penanaman modal asing adalah adanya ketentuan DNI (Daftar Negative Investasi) yang mengatur tentang berapa persen maksimal kepemilikan asing dalam suatu kegiatan usaha.
Martinlegalitas.com menyediakan layanan jasa pendirian PT PMA dengan promo diskon 10% untuk pembuatan PT PMA pertamamu! Berikut ini adalah alasan kenapa harus menggunakan layanan jasa pembuatan PT PMA di Martinlegalitas.com.
PT memiliki pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta perusahaan.
Boleh saja, sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan DNI.
Ada banyak. Salah satunya adalah perusahaan konsultan..
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (2) Peraturan BKPM 6/2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, penanam modal adalah penanam modal dalam negeri dan penanam modal luar negeri.
Dimana pengertian penanam modal dalam negeri adalah adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal +di wilayah Negara Republik Indonesia.
Sedangkan pengertian penanam modal asing adalah perseorangan warga negaraasing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan BKPM 6/2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, ditentukan bahwa PT PMA harus (1) memiliki investasi minimal Rp 10 miliar, (2) memiliki modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 2.5 miliar, (3) persentase kepemilikian dihitung berdasarkan nilai nominal saham dan (4) pemegang saham memiliki nilai nominal saham paling sedikit Rp 10 juta.
Sesuai dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT, bahwa Akta Pendirian PT dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Hal ini berlaku juga bagi pembuatan akta PT PMA.
Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UUPT, Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, menerbitkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas.
Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UUPT, Menteri mengumumkan akta Pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara. Untuk informasi lebih lengkap bisa baca Permenkumham M.HH-02.AH.01.01 tahun 2010.
Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UUPT, Menteri adalah Menteri Hukum dan HAM, menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum.
Dengan telah keluarnya SK Menteri, maka PT PMA telah berdiri secara sah sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum yang diakui keberadaannya di Indonesia.
Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ketika proses SK Menteri, sistem SABH tidak otomatis memberikan nomor NPWP, dan NPWP bisa dimintakan permohonan kepada kantor pajak setempat untuk mendapatkan nomor, kartu serta Surat Keterangan Terdaftar Pajak.
Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No. 24/2018, pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).
Di dalam platform OSS ini terdapat nomor identitas usaha yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penegasan tentang jenis perizinan berupa a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.
Berita Negara dan Tambahan Berita Negara merupakah media penerbitan media resmi milik pemerintah yang otentik dan agar dianggap semua orang telah mengetahui (asas publisitas).
Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UUPT , Menteri mengumumkan akta Pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara. Untuk informasi lebih lengkap bisa baca Permenkumham M.HH-02.AH.01.01 tahun 2010.
Biaya cetak Berita Negara adalah sebesar Rp 580 ribu
Layanan kami Belum termasuk Berita Negara. Kami ingin memberikan layanan dengan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berita Negara akan terbit biasanya dalam jangka waktu 6 – 12 bulan sejak keluarnya SK Menteri.
Untuk proses di Bank atau tender, biasanya tidak diperlukan dokumen Berita Negara.
Ini adalah data dan dokumen yang harus disiapkan dalam proses pembuatan PT PMA.
Kami memberikan layanan cepat dan tidak membuat anda repot.
Kami telah mendirikan lebih dari 1000 Perusahaan.
"MartinLegalitas.com menawarkan jaminan 100% kepuasan pelanggan dalam tiap layanan.
biaya akan kami berikan yang paling rendah dari yang lainnya.
Martinlegalitas.com memberikan pelayanan Cepat dan Terpercaya.
Martin Legalitas hadir selalu mendpatkan feedback yang mengesankan dari para klien
Copyright © 2019 | Martin Legalitas.