Persekutuan perdata merupakan bentuk perusahaan di Indonesia yang adalah persekutuan tak mempunyai bentuk badan hukum. Persekutuan perdata terdiri dari sejumlah orang bekerja sama untuk capai tujuan bisnis, tapi tak mempunyai status hukum sebagai badan hukum terpisah. Persekutuan perdata tak punya kekayaan sendiri serta tak bertanggung jawab secara hukum terhadap berbagai kewajiban anggotanya.
Biasanya persekutuan perdata dipakai untuk berbagai usaha kecil atau sementara, ataupun untuk jalankan kegiatan usaha yang tak membutuhkan modal besar. Hal paling menarik persekutuan perdata adalah tak terdaftar di Kemenkumham ataupun pada lembaga yang lain, sehingga tak punya status hukum sama dengan perusahaan terdaftar. Akan tetapi, persekutuan perdata masih harus penuhi berbagai kewajiban pajak serta laporan keuangan sama dengan perusahaan yang lain.
Jika dilihat dari rumusan pasal 1618 KUHPer, persekutuan perdata punya sejumlah unsur mutlak, seperti:
- Ada pemasukan sesuatu ke perserikatan
- Ada pembagian keuntungan ataupun kemanfaatan didapat dengan ada pemasukan itu.
Pendirian persekutuan perdata salah satu syaratnya membutuhkan akta pendirian. Cari tahulah dahulu contoh akta persekutuan perdata.
Syarat serta Prosedur Pendirian Persekutuan Perdata
Beberapa dokumen perlu disiapkan untuk mendirikan persekutuan perdata, seperti:
- KTP para pendiri
- NPWP para pendiri
- Surat pernyataan penyetoran modal ditandatangani para pendiri
- Nama persekutuan perdata dipilih sesuai ketentuan Permenkumham No.17 Tahun 2018
Berikut tahapan-tahapan prosedur pendirian persekutuan perdata:
- Pengajuan Permohonan Nama
Di tahapan ini, permohonan nama ditulis di dalam huruf latin serta belum digunakan secara sah oleh badan usaha yang lain, yang bisa diperiksa di dalam sistem administrasi badan usaha pada laman www.ahu.go.id. Sebaiknya pula nama dipilih tak punya kemiripan dengan lembaga yang lain, terkecuali sudah dapat izin.
Di dalam pemilihan nama, terdapat ketentuan bahwa tak boleh terdiri dari rangkaian angka serta huruf, dan tak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
- Pembuatan Akta Pendirian
Langkah berikutnya adalah membuat akta pendirian di notaris. Jika melihat dari contoh akta persekutuan perdata, maka akta pendirian harus memuat kegiatan usaha, identitas para pendiri, hak serta kewajiban pendiri, dan juga jangka waktu pendirian persekutuan perdata.
- Permohonan Pendaftaran
Setelah selesai pembuatan akta pendirian, Anda harus ajukan pendaftarannya lewat Sistem Administrasi Badan Usaha yang diajukan terlama 60 hari terhitung tanggal akta pendirian ditandatangani. Dokumen bisa diunggah online jika segala sesuatunya sudah dilengkapi, seperti:
- Pernyataan bahwa pendaftaran sudah lengkap
- Pernyataan korporasi tentang kebenaran informasi pemilik
- Akta pendirian
- Fotokopi alamat lengkap
Pernyataan elektronik menyatakan format isian pendaftaran serta keterangan tentang dokumen sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Penerbitan SKT
Apabila persyaratan serta dokumen sudah dilengkapi serta disetujui, Menkumham akan terbitkan Surat Keterangan Terdaftar untuk lalu dicetak notaris. Proses pengunggahan dokumen bisa dilakukan cukup cepat dan biaya cukup terjangkau.
Pembubaran persekutuan data bisa terjadi dikarenakan berbagai macam alasan, seperti jika perizinan sudah berakhir, ada salah satu sekutu meninggal dunia, salah satu sekutu menyatakan mengalami pailit, ataupun semua anggota menyatakan membubarkan persekutuan.
Untuk lakukan pembubaran persekutuan perdata, perlu dibuat surat pernyataan pembubaran disetujui semua pemilik persekutuan. Perlu juga dilakukan pembagian kekayaan persekutuan yang sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. Lalu setelahnya, laporan keuangan terakhir harus dibuat serta dilakukan pembayaran utang persekutuan apabila ada. Akta pembubaran harus ditandatangani semua pemilik serta disahkan notaris. Setelah sah, persekutuan perdata resmi dibubarkan.
Demikian pembahasan singkat tentang persekutuan perdata. Untuk lebih jelas tentang akta persekutuan perdata, Anda bisa melihat berbagai contoh akta persekutuan perdata yang tersebar di internet.
Lalu, jika Anda tidak ingin terlalu repot mengurus sendiri pendirian persekutuan perdata, Anda bisa menggunakan jasa Martin Legalitas. Martin legalitas sediakan layanan jasa pendirian Persekutuan Perdata dengan harga cukup terjangkau. Martin Legalitas sudah sangat berpengalaman dalam bidang ini dan kualitas kerjanya sangat baik. Jadi, tak perlu ragu untuk menggunakan jasa Martin Legalitas.
